Jakarta - 20 Desember 2012. Dalam rangka memfasilitasi produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, Departemen Pertanian, Program Pembangunan PBB (UNDP) dan beberapa perusahaan multinasional telah bermitra untuk mengembangkan Sustainable Palm Oil (SPO) Initiative. Inisiatif ini akan membantu Indonesia dalam membangun ekonomi yang lebih hijau dan mempromosikan pertumbuhan, pemerataan, serta mata pencaharian masyarakat kecil. Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia minyak sawit.

Sementara industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ada kekhawatiran bahwa, jika tidak dikelola dengan baik, hal itu juga dapat menyebabkan bahaya lingkungan seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, petani kelapa sawit skala kecil memiliki kekurangan dalam kapasitas, pengetahuan dan sumber daya untuk mengadopsi praktek-praktek produksi yang berkelanjutan dan mendapatkan penghasilan yang mencukupi.

Inisiatif SPO bertujuan untuk mendukung produksi berkelanjutan dan penggunaan minyak kelapa sawit dan meminimalkan dampak lingkungan dan sosial. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani kecil untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan, dan akan mempromosikan Sustainable Palm Oil Sistem Indonesia (ISPO) di masyarakat internasional. ISPO adalah skema nasional yang bersifat wajib untuk produksi minyak sawit berkelanjutan dan proses sertifikasinya dikelola oleh Kementerian Pertanian.

Pertemuan Platform Nasional Minyak Sawit yang pertama akan berfungsi sebagai titik awal untuk serangkaian diskusi antar pemangku kepentingan dalam Inisiatif SPO. Platform ini bertujuan untuk mempertemukan publik, swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri minyak sawit dan dalam upaya untuk memperkuat kemitraan, membangun sinergi serta menciptakan transparansi yang lebih luas. Diskusi di tingkat ini akan dibawa ke Kementerian Pertanian untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari industri minyak sawit Indonesia. Pertemuan pertama ini membahas tujuan, kegiatan yang diusulkan dan pengaturan organisasi untuk inisiatif SPO.

Pembentukan SPO ini sejalan dengan misi UNDP untuk membantu negara-negara seperti Indonesia menemukan cara untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat miskin dan penduduk yang terpinggirkan. SPO juga merupakan kesempatan untuk membuat industri kelapa sawit lebih bertanggung jawab secara sosial.

A. Tujuan dari kerjasama Kementerian Pertanian dan UNDP untuk SPO Initiative adalah mengembangkan inisiatif SPO untuk meningkatkan kapasitas petani kecil dan meningkatkan mata pencaharian, lebih melindungi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

B. Komponen strategis SPO Initiative:

  • Memperkuat proses sertifikasi ISPO bagi petani dengan fokus kepada praktek-praktek pertanian yang baik dan perlindungan lingkungan;
  • Memperkuat standar ISPO untuk melindungi hutan, meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati, dan mengurangi dan memonitor gas rumah kaca (GRK);
  • Memfasilitasi tanggung jawab sosial, memberdayakan masyarakat terkait dan sistem mediasi;
  • Memperkuat kerangka ISPO dan memperjelas standar ISPO untuk penerimaan yang lebih luas, dan
  • Menetapkan platform nasional dan provinsi untuk menjamin transparansi dalam mendukung inisiatif SPO untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan.


D. SPO akan dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan kunci seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, UKP4, Badan REDD +, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, pemerintah provinsi dan kabupaten, sektor swasta, petani, relevan kelapa sawit asosiasi, LSM dan NGO.

E. SPO Initiative, melalui mekanisme Platform, akan merekomendasikan kepada Kementerian Pertanian mengenai peraturan yang perlu dimasukkan ke dalam kriteria ISPO. Keputusan untuk menambah atau mengubah peraturan akan diambil setelah dilaksanakan pertemuan oleh Komisi ISPO.

SPO adalah proyek lima tahun yang bekerja di tingkat nasional dan juga di tiga provinsi percontohan (Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat). Kolaborasi antara sektor swasta dan skema terkait lainnya seperti RSPO dan proyek LSM akan dilaksanakan kemudian.